Setiap peringatan kemerdekaan, upacara HUT RI di Istana Merdeka kembali menjadi pusat perhatian nasional. Bagi pembaca di Medan dan Sumatera Utara, momen itu sering diikuti dari jarak jauh lewat siaran resmi, sambil merayakan 17 Agustus di lingkungan RT, sekolah, dan kantor setempat. Tahun ini, gelombang pendaftaran undangan ke dalam istana kembali memecahkan rekor dan memicu perdebatan soal makna perayaan.
Data resmi menyebut lebih dari 336.000 orang memperebutkan sekitar 8.900 tiket untuk Upacara HUT ke-81 di dalam Istana Merdeka. Angka itu melonjak dibanding peringatan ke-80, saat sekitar 142.000 pendaftar bersaing memperebutkan 8.000 tiket. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menilai lonjakan itu sebagai bukti tingginya minat publik mengikuti detik-detik proklamasi di pusat pemerintahan.
Perebutan undangan dan dugaan jual beli tiket
Di balik antrean digital itu muncul celah. Sejumlah akun media sosial menawarkan jasa calo atau menjual akses dengan kisaran harga Rp80.000 hingga Rp250.000. Pemerintah merespons lewat imbauan agar masyarakat waspada penipuan, sekaligus menegaskan undangan tidak dapat dipindahtangankan. Pola war ticket ini menjadi sorotan karena mengubah cara warga “masuk istana” menjadi kompetisi daring massal.
Bagi sebagian warganet, menolak ikut perebutan tiket justru jadi bentuk sikap kritis. Mereka mengaitkan keengganan itu dengan isu politik, ekonomi, dan hukum yang sedang ramai dibicarakan. Dengan kata lain, keinginan hadir di lapangan bendera tidak selalu dibaca sebagai stempel kepuasan terhadap penguasa.
Antusiasme belum tentu ukuran kepuasan publik
Sejarawan Universitas Nasional Andi Achdian menekankan bahwa kegembiraan mengikuti ritual 17 Agustus adalah hal wajar. Momen itu merayakan perjuangan kemerdekaan bersama. Namun, menurutnya, antusiasme tersebut tidak otomatis berarti rakyat puas pada pemerintahan yang dinilai kian berjarak.
Senada, sejarawan BRIN Asvi Warman Adam mengingatkan agar ratusan ribu pendaftar tidak langsung ditafsirkan sebagai ledakan nasionalisme semata. Ia menyinggung kemungkinan daya tarik bingkisan istana yang nilainya cukup tinggi, serta menyebut war ticket sebagai fenomena baru: dulu lomba 17 Agustus identik dengan panjat pinang di tingkat RT, kini “lomba” bergeser ke kursi undangan di istana.
Rangkaian upacara dan tema peringatan
Pola acara kenegaraan relatif ajek. Pagi hari digelar Upacara Peringatan Detik-detik Proklamasi; sore harinya dilanjutkan Upacara Penurunan Bendera. Presiden, wakil presiden, tamu negara, dan pejabat duduk di teras utama yang menghadap lapangan bendera, sementara tenda di sisi kiri-kanan menampung undangan lain dan peserta upacara.
Tema HUT ke-81 yang diusung adalah “Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur”. Di sela protokoler biasanya hadir atraksi pesawat, sajian seni daerah, dan musik. Undangan di dalam kawasan istana kerap mendapat souvenir serta hidangan. Di luar pagar, keramaian publik bergeser ke kawasan Monas hingga Bundaran Hotel Indonesia dengan hiburan terbuka, mulai pertunjukan drone, kembang api, hingga lomba tradisional.
Jejak kolonial Istana Merdeka dan pertanyaan elitis
Sebelum menjadi panggung proklamasi tahunan Republik, bangunan itu dikenal sebagai Paleis te Koningsplein, kediaman Gubernur Jenderal Hindia Belanda di Batavia. Pembangunan diperintahkan pada 1873 dan selesai sekitar 1879. Catatan sejarah menyebut sekitar 20 tokoh pernah menempatinya: 15 gubernur jenderal Belanda, tiga panglima tertinggi militer Jepang di Jawa, lalu presiden Indonesia.
Pada masa kolonial, kompleks yang sama dipakai menjamu tamu resmi, pesta kalangan Eropa, dan perayaan besar Hari Ratu. Diskusi publik kini sering menyinggung bayang-bayang segregasi dan kesan elitis ketika akses perayaan nasional terasa bertingkat: ada yang di teras utama, ada di tenda undangan, dan ada yang merayakan di luar pagar. Perdebatan itu tidak meniadakan khidmat bendera Merah Putih, tetapi mengajak warga menimbang ulang siapa yang paling dekat dengan pusat simbol negara.
Bagi masyarakat Medan, pelajaran dari polemik istana relevan meski lokasinya di Jakarta. Semangat kemerdekaan tetap bisa dihidupkan lewat upacara daerah, kegiatan komunitas, dan gotong royong tanpa harus memburu tiket pusat. Yang penting dijaga adalah substansi: menghormati sejarah perjuangan, menolak penipuan undangan, dan memastikan perayaan tidak hanya menjadi tontonan terbatas. Dengan begitu, HUT RI tetap milik luas, bukan sekadar kursi di barisan depan istana.
Sumber: BBC Indonesia.