Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan pentingnya merawat fasilitas olahraga Jakarta agar ibu kota benar-benar ramah bagi atlet dan masyarakat. Arahan itu disampaikan di Gelanggang Mahasiswa Soemantri Brodjonegoro, Jakarta Selatan, Senin, 31 Agustus 2026, dengan penekanan pada renovasi sarana milik pemerintah provinsi.
Bagi pembaca di Medan dan Sumatera Utara, langkah ibu kota ini menarik disimak karena pola pengelolaan arena publik di pusat pemerintahan sering menjadi rujukan daerah lain. Tanpa meniru model Jakarta secara mentah, pemeliharaan yang konsisten tetap menjadi isu bersama di banyak kota besar.
Izin resmi untuk Dispora DKI
Pramono menyatakan telah memberi izin kepada Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga DKI Jakarta agar segera menindaklanjuti perbaikan sejumlah fasilitas. Izin tersebut bukan sekadar wacana, melainkan dasar operasional agar unit teknis bisa bergerak tanpa menunggu birokrasi berlapis.
Menurut gubernur, pembinaan atlet tidak akan optimal jika lapangan, hall, dan lintasan dibiarkan menurun kualitasnya. Karena itu, renovasi diposisikan sebagai bagian dari dukungan pembinaan, bukan hanya pengeluaran rutin pemeliharaan gedung.
Prioritas pada cabang yang digemari warga
Perbaikan diarahkan terutama pada cabang yang banyak diminati masyarakat. Pramono menyebut sepak bola, bulu tangkis, bola voli, sepak takraw, lari, dan maraton sebagai contoh olahraga populer yang perlu mendapat perhatian sarana.
Dengan memfokuskan anggaran dan jadwal kerja pada arena yang ramai dipakai, pemerintah provinsi berharap dampaknya terasa langsung oleh klub, pelajar, serta komunitas hobi. Pendekatan ini juga dinilai lebih masuk akal ketimbang menyebar sumber daya ke fasilitas yang jarang terpakai.
Kelengkapan bukan jaminan tanpa perawatan
Pramono menilai fasilitas olahraga di Jakarta relatif lebih lengkap dibanding daerah lain. Namun ia mengingatkan bahwa kelengkapan saja tidak cukup jika mutu lapangan, pencahayaan, drainase, dan keamanan tribune tidak dijaga.
Pemeliharaan berkala dan peningkatan standar sarana menjadi syarat agar ibu kota layak disebut ramah olahraga. Tanpa itu, keunggulan jumlah venue bisa berubah menjadi beban biaya dan keluhan pengguna.
- Renovasi arena milik Pemprov DKI
- Dukungan pembinaan atlet lewat sarana layak
- Fokus pada olahraga populer masyarakat
- Peningkatan kualitas, bukan hanya kuantitas fasilitas
Dampak kebijakan bagi kota di luar Jakarta
Meskipun keputusan ini berlaku di DKI, isu yang diangkat bersifat nasional: banyak daerah, termasuk kawasan urban di Sumut, menghadapi tantangan serupa soal perawatan stadion dan gelanggang. Transparansi jadwal renovasi serta pelibatan komunitas pengguna bisa menjadi pelajaran yang relevan tanpa menyamakan anggaran atau skala ibu kota.
Pramono menekankan keinginannya agar Jakarta tumbuh sebagai kota yang ramah bagi olahraga. Ambisi itu menuntut koordinasi Dispora, pengelola venue, dan pengguna agar perbaikan benar-benar terasa di lapangan, bukan hanya di dokumen perencanaan.
Ke depan, publik akan menilai realisasi izin yang sudah diberikan gubernur lewat kondisi fisik sarana dan kenyamanan berlatih. Bagi atlet muda maupun warga yang berolahraga rekreasi, kualitas fasilitas tetap ukuran paling jujur dari komitmen tersebut.
Sumber: Liputan6.