Upaya memperkuat pengelolaan perbatasan terpadu kembali menjadi fokus Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP). Lembaga itu menggelar forum pembahasan desain besar transformasi pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan bersama kementerian serta lembaga mitra di Jakarta, Sabtu, 12 September 2026. Langkah ini diarahkan agar kebijakan pusat tidak berhenti di atas kertas, melainkan benar-benar menyentuh kebutuhan kawasan dan warga di wilayah perbatasan.
Bagi pembaca di Sumatera Utara, isu ini relevan karena kebijakan nasional soal batas negara dan kawasan perbatasan turut memengaruhi koordinasi daerah, pengawasan wilayah, serta program pembangunan yang menyasar wilayah-wilayah strategis di seluruh Indonesia, termasuk daerah yang berhadapan dengan aktivitas lintas batas laut maupun darat.
Alasan transformasi tata kelola perbatasan
Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara BNPP, Nurdin, menegaskan bahwa transformasi diperlukan untuk mengubah cara pandang, cara kerja, dan sistem pengelolaan yang selama ini masih cenderung sektoral. Menurutnya, pendekatan terpisah-pisah membuat arah kebijakan sulit disatukan di lapangan.
Ia menekankan pentingnya satu kerangka kerja bersama. Dengan begitu, kementerian dan lembaga mitra dapat bergerak searah, memakai acuan yang sama, serta menghasilkan capaian yang terukur dalam pengelolaan batas negara dan kawasan perbatasan.
Persoalan pelaksanaan rencana induk
Salah satu celah yang ingin ditutup BNPP adalah belum optimalnya pelaksanaan Rencana Induk atau Renduk pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan. Dokumen perencanaan sudah ada, namun realisasi lintas sektor masih memerlukan penguatan agar tidak berjalan sendiri-sendiri.
Karena itu, forum yang digelar bukan sekadar diskusi teknis. BNPP mendorong penyusunan desain transformasi yang mampu menjembatani kebijakan makro dengan praktik di kawasan perbatasan, termasuk memastikan program yang dijalankan memberi manfaat konkret bagi masyarakat setempat.
Mekanisme pengendalian bersama lintas sektor
Nurdin menyampaikan bahwa BNPP perlu membangun mekanisme pengendalian bersama. Mekanisme ini tidak hanya menghitung jumlah kegiatan, tetapi juga menilai apakah program lintas kementerian benar-benar berdampak pada kawasan dan warga perbatasan.
Dengan pengendalian terpadu, koordinasi antarlembaga diharapkan lebih rapi. Setiap inisiatif pembangunan, pengamanan, maupun pelayanan publik di kawasan perbatasan dapat dilacak dalam satu arah kebijakan, sehingga tumpang tindih maupun kekosongan program bisa ditekan.
- Penyatuan arah kebijakan antar kementerian dan lembaga mitra
- Penguatan pelaksanaan Rencana Induk pengelolaan perbatasan
- Pengendalian bersama yang menitikberatkan manfaat bagi masyarakat
- Transformasi cara kerja dari sektoral menuju terintegrasi
Implikasi bagi daerah dan kawasan strategis
Desain pengelolaan yang lebih terintegrasi berpotensi memperbaiki sinkronisasi pusat-daerah. Daerah seperti Sumatera Utara dapat menempatkan isu perbatasan dalam kerangka nasional yang lebih jelas, terutama terkait pengawasan wilayah, konektivitas, dan program pembangunan yang bersinggungan dengan kawasan strategis.
Keberhasilan transformasi ini pada akhirnya diukur dari kemampuan pemerintah menyatukan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian. Jika desain besar yang dibahas BNPP berjalan konsisten, kawasan perbatasan diharapkan tidak lagi dikelola secara terfragmentasi, melainkan dalam satu sistem yang terukur dan berorientasi pada hasil di lapangan.
Forum bersama kementerian dan lembaga mitra menjadi langkah awal penyusunan desain tersebut. BNPP menempatkan integrasi kebijakan sebagai kunci agar batas wilayah negara dan kawasan perbatasan dikelola lebih tertib, terarah, serta memberi nilai guna bagi masyarakat yang tinggal di kawasan tersebut.
Sumber: Sindo News.