Desakan penyusunan roadmap KKB Papua kembali mengemuka di Jakarta setelah tiga aparatur sipil negara Dinas Pertanian Kabupaten Jayawijaya tewas dalam penembakan di Distrik Muliama, Papua Pegunungan. Anggota Komisi I DPR menekankan agar respons negara tidak lagi bersifat reaktif setiap kali korban berjatuhan, melainkan dilandasi strategi yang terukur, berkesinambungan, dan menjangkau seluruh rantai ancaman. Bagi pembaca di Sumatera Utara, isu ini relevan sebagai bagian dari keamanan nasional yang memengaruhi stabilitas pelayanan publik di seluruh wilayah NKRI.
Peristiwa yang menimpa pegawai pemerintah saat menjalankan tugas pelayanan di sektor pertanian itu memicu keprihatinan lintas fraksi di Komisi I. Mereka menyampaikan belasungkawa kepada keluarga korban sekaligus menuntut penuntasan perkara tanpa mengorbankan perlindungan masyarakat sipil. Fokus pembicaraan bergeser dari sekadar penangkapan pelaku lapangan menuju penataan kebijakan yang lebih rapi.
Desakan agar negara tak hanya bereaksi per kasus
Anggota Komisi I dari Fraksi PKB, Oleh Soleh, menilai pola penanganan yang muncul hanya setelah ada insiden tidak lagi memadai. Ia mendorong pemerintah merancang pendekatan menyeluruh agar pemberantasan kelompok bersenjata di Papua memiliki arah jangka panjang. Menurutnya, langkah aparat perlu ditopang peta jalan yang jelas sehingga operasi dan pengamanan tidak bergantung pada momentum berita.
Oleh Soleh juga meminta usutan atas penembakan tiga pegawai Dinas Pertanian Jayawijaya digelar cepat dan tegas. Ia mengingatkan bahwa korban sedang menjalankan tugas negara ketika menjadi sasaran kekerasan. Momentum ini, ujarnya, harus dimanfaatkan untuk membersihkan ancaman berulang, bukan sekadar menutup satu berkas perkara.
Pengamanan jalur rawan dan sinergi TNI-Polri
Wakil Ketua Komisi I DPR Dave Laksono menuntut penangkapan pelaku segera dilakukan. Ia mendorong penguatan pengamanan pada titik-titik rawan serta jalur yang biasa dilalui masyarakat dan aparatur pemerintah. Koordinasi antara TNI dan Polri dinilai perlu dipererat agar ancaman dapat direspons dengan kecepatan dan ketepatan yang lebih baik.
Dave menegaskan dukungan TNI dapat diberikan sesuai tugas dan kewenangan, termasuk pengerahan kemampuan bila situasi memerlukannya. Namun setiap manuver di lapangan mesti terencana, terkoordinasi, dan tetap menempatkan keselamatan warga sipil sebagai prioritas utama. Pendekatan yang serampangan justru dikhawatirkan memperluas risiko di wilayah yang sudah rentan.
Penyelidikan harus tembus ke perencana dan pemasok senjata
Wakil Ketua Komisi I dari Fraksi PKS, Sukamta, menekankan agar penyelidikan tidak berhenti pada orang yang menarik pelatuk. Aparat didorong mengungkap pihak yang merencanakan aksi, memasok senjata, serta memberi dukungan terhadap kekerasan. Tanpa membongkar jaringan di balik pelaku lapangan, pola serupa dinilai mudah terulang.
Ia juga meminta penguatan deteksi dini, kerja intelijen, pengamanan wilayah, dan perlindungan bagi pekerja pelayanan publik. Sektor pertanian, pendidikan, kesehatan, dan pembangunan infrastruktur disebut sebagai area yang membutuhkan perhatian ekstra. Menunggu ada korban baru sebelum bergerak, menurutnya, bukan pilihan yang dapat dibenarkan.
Implikasi bagi pelayanan publik dan kewaspadaan daerah
Kasus di Jayawijaya menyoroti kerentanan ASN yang bertugas jauh dari pusat kota. Ketika petugas pertanian menjadi sasaran, dampaknya tidak hanya pada keamanan, tetapi juga pada kelangsungan program pangan dan pendampingan petani di wilayah pegunungan. Pemerintah daerah dan pusat diharapkan meninjau protokol pengamanan bagi petugas lapangan tanpa menghentikan layanan esensial.
Dari kacamata pembaca Medan dan Sumatera Utara, desakan DPR ini menjadi pengingat bahwa stabilitas di Papua adalah urusan bersama. Sinergi intelijen, penegakan hukum yang berkeadilan, serta komunikasi publik yang jernih dibutuhkan agar masyarakat memahami langkah negara tanpa menimbulkan kepanikan. Transparansi proses hukum atas pelaku, perencana, dan pendukung kekerasan akan menentukan kredibilitas strategi yang dijanjikan.
Ke depan, efektivitas roadmap yang diminta parlemen akan diukur dari konsistensi pelaksanaan di lapangan: apakah pengamanan titik rawan benar-benar diperkuat, apakah koordinasi TNI-Polri berjalan rutin, dan apakah pengungkapan jaringan bersenjata menyentuh hulu pasokan. Tiga pegawai yang gugur saat bertugas menjadi alasan kuat bagi pemerintah untuk beralih dari pola reaktif ke tata kelola keamanan yang terencana.
Sumber: Liputan6.