Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyiapkan langkah penyederhanaan perizinan usaha agar calon investor dan pelaku usaha memperoleh kepastian waktu yang lebih jelas. Fokus utamanya adalah menaikkan standar pelayanan hingga level 5, lengkap dengan ukuran hari dan jam penyelesaian yang bisa diandalkan. Bagi pembaca di Medan dan Sumatera Utara, arah kebijakan ini menarik dicermati karena Jakarta tetap menjadi rujukan utama ekosistem jasa dan perdagangan nasional.
Pernyataan resmi disampaikan Wakil Koordinator Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta, Yustinus Prastowo, dalam konferensi pers Jakarta International Trade, Tourism, and SME Expo (JITEX) di Balai Kota DKI Jakarta, Senin, 1 September 2026. Ia menekankan bahwa pembenahan bukan sekadar slogan, melainkan agar kemudahan benar-benar terasa saat mengurus izin.
Target pelayanan level 5 dan SLA terukur
Menurut Yustinus, Pemprov DKI ingin membangun praktik terbaik pada level 5. Artinya, ada komitmen berapa hari atau berapa jam layanan yang bisa dijanjikan kepada calon investor maupun pelaku usaha. Dengan service level agreement atau SLA yang jelas, proses perizinan tidak lagi terasa abu-abu.
Kepastian waktu dinilai krusial. Ketika batas penyelesaian sudah terukur, dunia usaha bisa merencanakan modal, rekrutmen, dan operasional tanpa menunggu tanpa ujung. Pendekatan ini juga diharapkan memperkuat kepercayaan terhadap administrasi di ibu kota.
PTSP satu pintu, tapi praktik masih berlapis
Jakarta sudah menerapkan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau PTSP. Namun di lapangan, alur masih bisa melibatkan banyak pihak. Yustinus membandingkannya dengan perjalanan reformasi layanan publik: dulu permohonan tersebar di banyak kantor, lalu digabung satu atap seperti Samsat, kemudian menjadi satu pintu lewat PTSP.
Masalahnya, “satu pintu” belum otomatis menghapus jalur samping. Ia menggambarkan situasi itu seperti masih adanya banyak “jendela” di samping pintu utama. Pembenahan diarahkan agar unit pendukung hanya berfungsi sebagai ventilasi proses, bukan menjadi pintu masuk baru yang membingungkan pemohon.
Iklim investasi dan posisi Jakarta sebagai kota jasa
Kepastian serta kecepatan perizinan ditempatkan sebagai fondasi iklim investasi. Jakarta semakin diarahkan sebagai kota jasa dan perdagangan, sehingga regulasi serta administrasi yang efisien menjadi kebutuhan sehari-hari pelaku usaha, termasuk UMKM yang berpartisipasi di ajang seperti JITEX.
Data yang disebut dalam paparan itu menunjukkan ekonomi DKI tumbuh 5,52 persen pada triwulan II. Kontribusi Jakarta terhadap perekonomian nasional mencapai 16,32 persen. Sektor perdagangan besar dan eceran menyumbang 18,24 persen. Angka-angka tersebut menegaskan mengapa kelancaran izin usaha punya bobot strategis.
- Standar pelayanan diarahkan ke level 5 dengan waktu terukur.
- SLA dipakai agar investor tahu lama proses secara pasti.
- PTSP dipertahankan sebagai pintu tunggal, jalur samping ditekan.
- Fokus pada ekosistem jasa dan perdagangan yang efisien.
Arti pantauan bagi pelaku usaha di luar Jakarta
Meskipun kebijakan ini berlaku di DKI, pola reformasi perizinan sering menjadi acuan daerah lain, termasuk Sumut. Pengusaha Medan yang memasok barang ke pasar Jabodetabek atau membuka cabang di ibu kota biasanya menaruh perhatian pada kejelasan SLA dan kesederhanaan alur PTSP.
Tanpa mengubah fakta di lapangan, sinyal dari Balai Kota Jakarta setidaknya memberi gambaran: pemangkasan birokrasi diarahkan pada kepastian, bukan sekadar penggabungan loket. Jika standar level 5 berjalan konsisten, biaya waktu yang selama ini memberatkan bisa ditekan.
Ke depan, keberhasilan langkah ini akan terlihat dari apakah pemohon benar-benar cukup melalui satu pintu tanpa terjebak prosedur berulang. Pemprov DKI menegaskan jendela pendukung tidak boleh berubah menjadi jalur masuk baru. Dengan begitu, target kemudahan berusaha memiliki tolok ukur yang bisa diuji publik.
Ringkasnya, penyederhanaan perizinan usaha DKI bertumpu pada SLA, standar level 5, dan penertiban alur di sekitar PTSP. Langkah itu sejalan dengan peran Jakarta sebagai penyumbang besar ekonomi nasional serta pusat perdagangan yang membutuhkan administrasi cepat dan terprediksi.
Sumber: Liputan6.