Dugaan keterlibatan rektor unsoed korupsi kembali memicu perdebatan soal tata kelola perguruan tinggi negeri. Pengamat pendidikan Indra Charismadji menilai pemerintah perlu meninjau ulang sistem yang berlaku agar praktik serupa tidak berulang di kampus-kampus negeri, termasuk di wilayah yang jauh dari pusat seperti Sumatera Utara.
Rektor Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed), Akhmad Sodiq, terseret isu dugaan korupsi yang menyedot perhatian publik. Di Jakarta, Indra Charismadji menekankan bahwa peristiwa ini bukan sekadar skandal individu, melainkan sinyal lemahnya kontrol kelembagaan di lingkungan PTN.
Sorotan pengamat terhadap pola lama di kampus negeri
Menurut Indra, kasus korupsi di perguruan tinggi negeri bukan fenomena baru. Ia menyinggung pengalaman serupa di Universitas Lampung dan sejumlah kampus lain yang pernah terjerat persoalan serupa. Pola yang berulang, katanya, menunjukkan celah sistemik yang belum tuntas ditutup.
Pernyataan itu disampaikan kepada wartawan pada Rabu, 26 Agustus 2026. Ia menegaskan bahwa yang paling dibutuhkan saat ini adalah perbaikan sistem, bukan hanya penanganan kasus per kasus yang berhenti di ranah hukum formal.
Momentum memulihkan pendidikan sebagai hak asasi
Indra menilai kemunculan kembali dugaan korupsi di lingkungan PTN harus dijadikan momentum untuk menata ulang tata kelola pendidikan tinggi. Pembenahan itu, ujarnya, bersifat mendesak agar pendidikan kembali ditempatkan sebagai hak asasi, bukan komoditas yang rentan disalahgunakan.
Ia mengingatkan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap kampus negeri bergantung pada integritas proses penerimaan mahasiswa, pengelolaan anggaran, dan transparansi pejabat kampus. Ketika dugaan penyimpangan muncul, dampaknya merembet ke citra seluruh ekosistem pendidikan tinggi.
Konteks penegakan hukum dan perhatian publik daerah
Isu ini beriringan dengan langkah penegakan hukum terkait Unsoed, termasuk penggeledahan di rumah dan rektorat serta penyitaan barang bukti yang dikaitkan dengan titipan penerimaan mahasiswa. Publik di berbagai daerah, termasuk pembaca di Medan dan Sumatera Utara, memantau perkembangan tersebut karena kualitas PTN memengaruhi pilihan studi anak muda di luar Jawa.
Bagi keluarga di Sumut yang menyekolahkan anak ke kampus negeri, kejelasan prosedur dan kejujuran pejabat kampus menjadi tolok ukur utama. Tanpa perbaikan sistem, kekhawatiran serupa dapat mereduksi minat dan kepercayaan terhadap jalur masuk resmi.
- Evaluasi berkala tata kelola penerimaan mahasiswa di PTN
- Penguatan pengawasan internal dan eksternal kampus
- Transparansi anggaran serta pelaporan pejabat rektorat
- Penegakan sanksi yang konsisten bila ditemukan pelanggaran
Langkah yang diharapkan dari pemerintah dan kampus
Indra mendorong pemerintah agar tidak berhenti pada reaksi insidental. Perbaikan sistem, menurutnya, mencakup desain kelembagaan yang mempersempit ruang titipan, nepotisme, dan transaksi di luar prosedur. Kampus juga diminta memperkuat budaya akademik yang menolak praktik gelap sejak tingkat unit terkecil.
Dengan penataan yang serius, perguruan tinggi negeri diharapkan kembali menjadi penjaga nilai kejujuran dan pelayanan publik. Kasus yang menjerat Rektor Unsoed Akhmad Sodiq, dalam pandangan pengamat, justru membuka ruang koreksi yang selama ini tertunda.
Bagi masyarakat Medan dan Sumut, pesan utamanya jelas: integritas kampus negeri menyangkut masa depan generasi, sehingga desakan perbaikan sistem perlu didukung oleh pengawasan warga dan media secara berkelanjutan.
Sumber: Sindo News.