Pengukuran perdana Indeks Keinsinyuran Daerah atau Indeks Keinsinyuran Daerah menempatkan Provinsi Maluku Utara di urutan teratas nasional. Capaian itu menarik perhatian publik, termasuk pembaca di Medan dan Sumatera Utara, karena menyoroti seberapa jauh praktik keinsinyuran masuk ke dalam tata kelola pembangunan daerah.
Persatuan Insinyur Indonesia bersama Kementerian Dalam Negeri menilai pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota melalui instrumen yang disepakati dengan Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri. Program ini digelar pertama kali pada 2026 dan diikuti 327 daerah.
Peringkat tertinggi dan kategori penghargaan
Maluku Utara memperoleh predikat IKD Platinum sebagai wilayah dengan nilai tertinggi. Provinsi Riau menempati posisi perak, sedangkan DKI Jakarta meraih perunggu. Di tingkat kabupaten dan kota, Kabupaten Sragen mendapat penghargaan perak dan Kota Balikpapan meraih perunggu.
Ketua Umum PII Ilham Akbar Habibie menyampaikan apresiasi kepada Kemendagri, khususnya BSKDN, yang menyambut inisiatif pengukuran bersama. Ia menekankan bahwa kegiatan ini merupakan implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2014 tentang Keinsinyuran.
Bukan sekadar trofi, melainkan indikator tata kelola
Menurut Ilham, hasil IKD tidak boleh dibaca hanya sebagai seremoni. Indeks tersebut menjadi indikator bahwa praktik keinsinyuran mulai diposisikan sebagai bagian penting dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di daerah.
Bagi daerah lain, termasuk di Sumatera, data semacam ini dapat menjadi cerminan kapasitas teknis ASN, mutu standar, serta ruang inovasi rekayasa yang menopang infrastruktur dan layanan publik. Tanpa mengada-ada capaian lokal yang belum diumumkan secara rinci, publik Medan tetap relevan mengikuti tren ini karena pembangunan kota dan provinsi sangat bergantung pada kompetensi insinyur.
Komponen penilaian yang disepakati PII dan Kemendagri
Ketua Pelaksana IKD, Ir. Handoko, menjelaskan bahwa pengukuran 2026 memakai sejumlah instrumen untuk menilai penerapan standar mutu, kapasitas inovasi, dan kebijakan praktik keinsinyuran dalam pembangunan daerah.
Terdapat lima komponen utama serta dua komponen pendukung. Komponen utama mencakup urusan, aspek, parameter, kriteria, dan predikat indeks. Komponen pendukung meliputi bobot urusan dan rasio ASN yang bergelar sarjana teknik. Kerangka itu disusun agar penilaian lebih terukur dan dapat dibandingkan antarwilayah.
- Urusan, aspek, parameter, kriteria, dan predikat sebagai komponen utama
- Bobot urusan serta rasio ASN bersarjana teknik sebagai komponen pendukung
- Fokus pada standar mutu, inovasi, dan kebijakan praktik keinsinyuran
Menuju CAFEO ke-44 di Bandung
Rangkaian pengukuran dan penghargaan IKD 2026 menjadi bagian dari persiapan menuju Konferensi Organisasi Insinyur se-Asia Tenggara atau CAFEO ke-44. Forum tersebut dijadwalkan di Bandung pada 20–22 Oktober 2026, dengan Indonesia melalui PII bertindak sebagai tuan rumah.
Momentum internasional itu memperkuat pesan bahwa penguatan keinsinyuran di tingkat daerah bukan agenda sektoral semata, melainkan fondasi daya saing pembangunan. Daerah yang menata peran insinyur secara sistematis berpeluang lebih siap menghadapi tuntutan infrastruktur, industri, dan layanan publik yang semakin kompleks.
Ke depan, publik dan pemangku kepentingan di berbagai provinsi diharapkan menempatkan hasil indeks sebagai bahan evaluasi kebijakan, bukan hanya pajangan prestasi. Transparansi komponen penilaian dan perbaikan rasio tenaga teknis di birokrasi menjadi pekerjaan rumah yang relevan di mana pun, termasuk bagi wilayah yang ingin menaikkan mutu pembangunan secara berkelanjutan.
Sumber: Liputan6.