Pernyataan kritis terhadap organisasi relawan pendukung Presiden ke-7 Joko Widodo kembali mengemuka di tingkat nasional. Aktivis 98 Yulian Paonganan atau Ongen menilai Projo sebagai relawan semu yang arah geraknya tidak jelas, sehingga isu kritik Projo Ongen menjadi perbincangan yang juga diikuti pembaca di Medan dan Sumatera Utara.
Ongen menyampaikan penilaian itu kepada wartawan pada Selasa, 25 Agustus 2026. Menurutnya, Projo cenderung ramai saat ada kepentingan politik, lalu memudar ketika momentum tersebut mereda. Ia menekankan bahwa pola tersebut membuat citra kerelawanan organisasi itu sulit dipisahkan dari dinamika kekuasaan.
Penilaian Ongen soal arah gerakan Projo
Dalam pernyataannya, Ongen menyebut Projo tidak memiliki bentuk gerakan politik yang tegas dan konsisten. Aktivitas kelompok tersebut, katanya, lebih sering terlihat lewat mobilisasi politik ketimbang kerja kerelawanan yang berkesinambungan di luar musim kontestasi.
Ia memandang kedekatan relawan dengan lingkaran kekuasaan membuat batas antara dukungan sukarela dan kepentingan politik menjadi kabur. Bagi Ongen, kondisi itu yang membuat Projo sulit dinilai sebagai gerakan independen murni.
Perumpamaan kabinet bayangan dan batas formal
Ongen menyinggung istilah “kabinet bayangan” yang pernah dipakai Feri Amsari dan sejumlah pihak untuk menggambarkan kelompok di luar struktur resmi pemerintahan. Ia menegaskan perumpamaan itu bersifat satir, bukan pengakuan bahwa ada kabinet formal di luar institusi negara.
Secara tegas ia mengingatkan bahwa Projo bukan bagian dari kabinet pemerintahan. Meski demikian, kedekatan dengan pusat kekuasaan sering menimbulkan persepsi seolah organisasi relawan punya pengaruh dalam arah politik praktis.
Relawan dan bayang-bayang kepentingan politik
Menurut Ongen, label sebagai relawan Jokowi justru mengikat citra Projo pada pasang-surut politik elektoral. Ketika suhu politik naik, kehadiran mereka terasa kencang; setelah kepentingan mereda, arah organisasi dinilai kembali samar.
Pola semacam itu, ujarnya, mengurangi kredibilitas sebagai gerakan sosial yang bekerja terus-menerus. Publik, termasuk di daerah, cenderung membaca Projo lewat lensa dukungan kekuasaan ketimbang program kerelawanan harian.
- Projo dinilai ramai saat momentum politik menghangat
- Aktivitas lebih menonjol pada mobilisasi ketimbang kerelawanan tetap
- Organisasi relawan bukan bagian formal kabinet pemerintah
- Batas antara relawan dan kepentingan politik dianggap kabur
Mengapa isu ini relevan bagi pembaca Medan
Meski pernyataan Ongen disampaikan dalam konteks nasional di Jakarta, wacana soal peran relawan politik tetap relevan di Sumut. Pembaca Medan lazim mengikuti perdebatan tentang batas antara dukungan sukarela dan mesin politik, terutama menjelang musim kontestasi yang biasanya ikut memengaruhi diskusi lokal.
Tanpa mengubah fakta peristiwa, isu ini menjadi bahan refleksi tentang bagaimana organisasi relawan seharusnya menjaga jarak dari kesan hanya aktif saat ada taruhan kekuasaan. Transparansi arah gerakan dinilai penting agar publik tidak rancu membedakan kerja sosial dan agenda politik.
Pada akhirnya, kritik Ongen menempatkan Projo di bawah sorotan soal konsistensi. Ia meminta publik memandang organisasi itu secara proporsional: bukan lembaga resmi negara, namun juga bukan entitas yang sepenuhnya lepas dari bayang kepentingan politik. Kejelasan posisi itulah yang menurutnya masih dipertanyakan.
Sumber: Sindo News.