Pengurus Pusat Gerakan Mahasiswa Hidayatullah menegaskan pentingnya menjaga persatuan nasional di tengah dinamika demokrasi. Seruan itu relevan bagi mahasiswa dan masyarakat luas, termasuk di Medan dan Sumatera Utara, agar aspirasi publik tetap berjalan tertib tanpa mengorbankan rasa aman bersama.
Ketua Umum PP GMH, Rizki Ulfahadi, menyampaikan sikap resmi organisasi dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis, 27 Agustus 2026. Pernyataan tersebut disusun setelah diskusi internal dan pengamatan terhadap kondisi kebangsaan terkini.
Kebebasan berpendapat yang dijamin konstitusi
Menurut Rizki, dinamika demokrasi merupakan bagian tak terpisahkan dari perjalanan bangsa. Penyampaian pendapat, kritik, dan aspirasi adalah hak konstitusional setiap warga negara yang wajib dihormati serta dijamin negara.
Ia menekankan bahwa kebebasan tersebut tidak berdiri sendiri. Hak berbicara mesti diiringi tanggung jawab agar ruang publik tidak berubah menjadi arena bentrok atau ujaran yang merusak tatanan sosial.
Delapan poin pernyataan sikap PP GMH
Dalam kesempatan yang sama, pimpinan organisasi membeberkan delapan butir sikap. Intinya mencakup penghormatan hak konstitusional, pentingnya demokrasi yang bertanggung jawab, serta ajakan menyampaikan aspirasi secara damai, tertib, dan konstitusional.
PP GMH juga mendorong pemerintah terus membuka ruang dialog dengan masyarakat. Organisasi ini mengingatkan semua pihak agar mengambil pelajaran dari kerusuhan yang terjadi setahun sebelumnya, serta memprioritaskan solidaritas kemanusiaan bagi korban bencana yang membutuhkan bantuan dan donasi.
- Dukungan penguatan pemberantasan korupsi dan penegakan hukum, termasuk pembahasan serta pengesahan RUU perampasan aset
- Komitmen menjaga persatuan, keamanan, dan ketertiban umum di seluruh wilayah
Solidaritas kemanusiaan diutamakan
Rizki mengimbau warga yang memiliki kemampuan agar menyalurkan bantuan kepada saudara-saudara yang terdampak bencana. Prioritas kemanusiaan dinilai lebih mendesak ketimbang memperuncing perbedaan yang justru melemahkan kohesi sosial.
Bagi pembaca di Sumatera Utara, pesan itu dapat menjadi pengingat bahwa kepedulian lintas daerah tetap dibutuhkan kapan pun musibah menimpa. Solidaritas tidak mengenal batas kota atau pulau.
Demokrasi hidup, tetap damai dan beradab
PP GMH menolak dikotomi palsu antara kebebasan dan ketertiban. Keduanya, kata Rizki, harus berjalan beriringan. Organisasi menginginkan demokrasi yang hidup namun damai, kritik yang tajam namun beradab, serta kebebasan yang luas namun tetap bertanggung jawab.
Dengan kerangka itu, Gerakan Mahasiswa Hidayatullah mengajak seluruh elemen bangsa merawat persatuan. Suasana aman dan tertib diyakini menjadi prasyarat agar dialog publik serta penegakan hukum, termasuk agenda antikorupsi, dapat berjalan efektif tanpa diwarnai kekerasan.
Seruan dari Jakarta ini diharapkan menjadi bahan renungan bersama di kampus-kampus dan komunitas sipil, agar energi publik diarahkan pada solusi, bukan polarisasi. Persatuan yang dijaga hari ini menentukan kualitas demokrasi esok hari.
Sumber: Liputan6.