Putusan banding atas konsultan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Ibrahim Arief atau Ibam dalam perkara dugaan korupsi pengadaan Chromebook kembali menyita perhatian publik, termasuk di Sumatera Utara yang turut menjadi wilayah penerima perangkat pembelajaran digital. Jaksa penuntut umum menegaskan vonis Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memperkuat temuan pengadilan tingkat pertama dan menaikkan beban hukuman menjadi lima tahun penjara ditambah kewajiban uang pengganti Rp5 miliar.
Perkara ini berpusat di Jakarta, namun dampaknya menyentuh tata kelola pengadaan alat pendidikan nasional. Bagi pembaca di Medan dan daerah lain di Sumut, kejelasan putusan banding menjadi sinyal pentingnya pengawasan anggaran perangkat sekolah agar tidak berulang di tingkat daerah.
Apa yang Diperkuat Hakim Banding
Jaksa Penuntut Umum Roy Riadi menyampaikan bahwa putusan banding pada prinsipnya menilai fakta hukum yang diajukan penuntut sebagian besar terbukti. Menurutnya, arah putusan justru menguatkan posisi dakwaan yang sudah dibangun sejak sidang pertama, meski tuntutan awal bertumpu pada dakwaan primer.
Dalam uraian jaksa, terbuktinya dakwaan subsidiar dinilai menguatkan putusan tingkat pertama. Poin krusial yang menonjol adalah penetapan uang pengganti sebesar Rp5 miliar yang dibebankan kepada Ibam, di samping hukuman badan yang diperberat menjadi lima tahun.
Status Tahanan dan Langkah Jaksa Selanjutnya
Meski hukuman diperberat, status Ibam tetap sebagai tahanan kota sesuai putusan yang sama. Kondisi itu tidak mengubah rencana penuntut untuk menelaah salinan lengkap putusan banding sebelum menentukan sikap hukum lanjutan.
Roy Riadi menyatakan jaksanya akan mempelajari isi putusan tingkat banding secara menyeluruh. Penuntut juga akan menunggu perkara mencapai kekuatan hukum tetap atau inkrah sebelum mengeksekusi kewajiban yang telah dijatuhkan pengadilan.
- Vonis banding: lima tahun penjara
- Uang pengganti: Rp5 miliar
- Status: tetap tahanan kota
- Sikap jaksa: pelajari putusan dan tunggu inkrah
Konteks Perkara Pengadaan Chromebook
Ibam didudukkan sebagai konsultan terkait pengadaan Chromebook di lingkungan Kemendikbudristek. Dugaan korupsi pada proyek perangkat belajar daring itu menjadi sorotan karena menyangkut dana publik dan kualitas dukungan digital untuk sekolah.
Penguatan vonis di tingkat banding menandai bahwa majelis menilai unsur perbuatan dan kerugian yang didakwakan cukup teruji. Bagi pemantau kebijakan pendidikan di daerah, termasuk Medan, putusan ini menegaskan risiko hukum bagi pihak yang terlibat dalam rantai pengadaan barang strategis pemerintah.
Arti Putusan bagi Pengawasan Anggaran Pendidikan
Meskipun sidang berlangsung di ibu kota, ripple effect-nya relevan bagi pemerintah daerah dan dinas pendidikan yang mengelola pengadaan serupa. Transparansi spesifikasi, harga, dan peran konsultan menjadi pelajaran praktis agar proyek digitalisasi sekolah tidak membuka celah penyimpangan.
Jaksa menekankan bahwa putusan banding tidak dilahirkan di ruang hampa: fakta yang diajukan penuntut dinilai solid. Langkah menunggu inkrah merupakan prosedur baku agar eksekusi hukuman dan pemulihan kerugian negara berjalan pada landasan hukum yang final.
Dengan vonis lima tahun plus uang pengganti Rp5 miliar, perkara Ibam masuk fase penantian kepastian hukum tetap. Publik, termasuk di Sumatera Utara, dapat menjadikan kasus ini pengingat bahwa pengadaan perangkat pendidikan wajib diawasi ketat dari perencanaan hingga serah terima.
Sumber: Sindo News.