Di tengah ketegangan dengan Amerika Serikat dan Israel, otoritas di Teheran justru semakin waspada terhadap ancaman domestik Iran. Pemerintah berulang kali mengumumkan penangkapan sel bersenjata berskala kecil di dalam negeri serta bentrokan terbatas di sepanjang perbatasan darat, terutama menjelang dan selama periode perang tersebut.
Pesan yang ingin ditegaskan jelas: kendali keamanan nasional tetap di tangan negara. Namun, di balik narasi itu, ketidakpuasan publik akibat kondisi ekonomi yang memburuk terus membayangi stabilitas politik Republik Islam.
Penangkapan jaringan pro-monarki di Provinsi Fars
Salah satu perkembangan terbaru datang dari wilayah selatan. Media pemerintah melaporkan penangkapan delapan orang yang diduga terafiliasi jaringan anti-revolusioner dan pro-monarki. Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) di Provinsi Fars menuduh mereka memakai bom molotov serta membakar ban saat gelombang protes nasional pada Januari.
Langkah itu sejalan dengan serangkaian operasi intelijen yang lebih luas. Kementerian Intelijen pada 18 Maret mengumumkan penangkapan terhadap 111 kelompok yang disebut sebagai sel monarkis di 26 provinsi. Angka tersebut menegaskan bahwa isu loyalitas pro-monarki diperlakukan sebagai ancaman keamanan serius, bukan sekadar wacana di media sosial.
Ketidakpuasan ekonomi menjadi pemicu utama aksi massa
Para pemimpin Iran dalam beberapa pekan terakhir menyampaikan kekhawatiran soal potensi protes lanjutan. Pemicunya bukan semata-mata agenda ideologis, melainkan tekanan hidup sehari-hari. Demonstrasi nasional yang berulang dalam beberapa tahun terakhir umumnya lahir dari keluhan ekonomi dan penindakan di dalam negeri.
Dukungan terhadap sistem monarki memang sempat muncul di ruang publik dan media sosial selama aksi Januari. Meski demikian, basis massa di jalanan lebih banyak digerakkan oleh persoalan harga, lapangan kerja, dan daya beli ketimbang proyek politik restorasi istana.
Reza Pahlavi dan batas kekuatan gerakan monarki
Reza Pahlavi, putra Shah terakhir Mohammad Reza Pahlavi yang kini tinggal di luar negeri, menjadi tokoh oposisi paling menonjol di kalangan pendukung monarki. Pada Januari ia menyerukan mogok serta protes nasional. Ribuan orang diperkirakan tewas dalam kerusuhan terkait periode tersebut.
Seruan dukungan bagi Pahlavi sempat terdengar di sejumlah lokasi di Iran. Namun hingga kini belum ada kelompok bersenjata pro-monarki terorganisir berskala besar yang beroperasi di dalam negeri. Seruan agar monarki menggantikan Republik Islam justru lebih kencang dalam unjuk rasa di luar Iran.
Di panggung internasional, Presiden AS Donald Trump dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu secara terbuka membahas tujuan menggulingkan pemerintahan Iran pada bulan-bulan awal perang yang dimulai akhir Februari. Frasa pergantian sistem itu kemudian meramaikan aksi diaspora, tetapi belum otomatis berubah menjadi struktur perlawanan bersenjata di tanah air.
Ancaman bersenjata internal dan pertanyaan soal pergantian kekuasaan
Selain sel pro-monarki, otoritas Iran juga mencatat pertempuran kecil dengan kelompok bersenjata di perbatasan. Pemberontak Kurdi kerap disebut sebagai salah satu tantangan keamanan paling serius di spektrum internal. Pola ancamannya berbeda: terfragmentasi, lokal, dan sering kali sulit digambarkan sebagai satu komando nasional yang siap mengambil alih negara.
Bagi pembaca di Sumatera Utara yang mengikuti isu geopolitik, pola ini penting dibaca utuh. Tekanan eksternal dari AS dan Israel belum tentu berujung pada keruntuhan cepat, sementara gejolak dalam negeri bergantung pada organisasi oposisi, soliditas aparat, serta kedalaman krisis ekonomi. Tanpa kekuatan bersenjata monarki yang terstruktur di dalam negeri, skenario penggulingan lewat pemberontakan domestik masih penuh ketidakpastian.
Pemerintah Iran terus membingkai seluruh dinamika itu sebagai urusan kedaulatan dan keamanan nasional. Penangkapan beruntun, pernyataan pejabat, serta operasi di perbatasan menjadi instrumen untuk menampilkan efek gentar kepada khalayak dalam dan luar negeri. Apakah kombinasi protes ekonomi, sel monarkis, dan kelompok perbatasan cukup untuk mengubah peta kekuasaan, belum terjawab oleh fakta yang ada saat ini.
Yang pasti, stabilitas Teheran kini diuji dari dua arah sekaligus: ketegangan lintas batas dan retakan sosial-ekonomi di dalam negeri. Pantauan terhadap penegakan hukum, respons publik, serta kondisi ekonomi akan menentukan apakah ancaman domestik Iran tetap terkendali atau justru melebar.
Sumber: Sindo News.