Pernyataan resmi Kejaksaan Agung memperjelas posisi aliran dana Rp40 miliar yang diterima mantan Jampidsus Febrie Adriansyah dari pengusaha Tan Kian. Uang itu kini diposisikan sebagai salah satu tindak pidana asal dalam berkas dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Isu ini sempat mengemuka di sidang praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan kembali dikonfirmasi penyidik, Kamis (3/9/2026).
Bagi pembaca di Medan dan Sumatera Utara, perkembangan di tingkat pusat ini penting dipantau karena menyangkut penanganan korupsi besar yang menyentuh lembaga keuangan negara. Kejelasan soal pidana asal menentukan arah pembuktian TPPU serta kekuatan berkas yang akan dibawa ke pengadilan.
Konfirmasi Kapuspenkum soal dua berkas pidana asal
Kapuspenkum Kejaksaan Agung Anang Supriatna menjelaskan bahwa penyidikan memuat dua jalur pidana asal, yakni dugaan korupsi dan rangkaian yang mengarah pada TPPU. Aliran Rp40 miliar yang disebut publik masuk ke kategori pidana asal, bukan sekadar temuan sampingan.
Menurut keterangannya di kawasan Kejagung, Jakarta Selatan, dana tersebut dikaitkan dengan periode penanganan perkara korupsi PT ASABRI dan PT Jiwasraya. Febrie, yang sebelumnya menjabat Jaksa Agung Muda Pidana Khusus, disebut menerima transfer dari Tan Kian dalam konteks itu.
Penegasan ini menjawab spekulasi yang muncul setelah detail uang Rp40 miliar dibahas dalam proses praperadilan. Kejagung ingin memisahkan mana fakta yang masuk unsur pidana asal dan mana yang masih perlu diuji melalui pemeriksaan saksi serta alat bukti lain.
Pendalaman Tim 9 atas pengalihan berkas penyidikan
Anang menambahkan bahwa Tim 9 Kejagung akan mendalami kembali asal-usul dana tersebut. Fokusnya tidak hanya pada satu angka transfer, melainkan pada rangkaian peristiwa setelah berkas berpindah dari penyidik gabungan Kortas Tipidkor Polri dan Ditreskrimsus Polda Metro Jaya.
Ia menekankan bahwa satu keterangan saksi tidak otomatis menjadi landasan tunggal. Penyidik akan menyeimbangkan sejumlah saksi dan barang bukti agar konstruksi pidana asal maupun TPPU tidak rapuh di tahap penuntutan.
Langkah pendalaman ini menandakan berkas masih dinamis. Publik di daerah, termasuk Sumut, biasanya menunggu apakah kejaksaan akan memperluas objek sitaan, memanggil pihak terkait, atau memperkuat kronologi aliran dana sebelum pelimpahan ke pengadilan tipikor.
Kaitan ASABRI-Jiwasraya dan pengawasan publik
Kasus ASABRI dan Jiwasraya telah lama menjadi rujukan nasional soal tata kelola investasi dana publik. Ketika nama pejabat penegak hukum masuk ke pusaran aliran dana, standar kehati-hatian penyidikan menjadi sorotan lebih tajam.
Dengan menempatkan transfer Rp40 miliar sebagai pidana asal TPPU, Kejagung mengunci argumen bahwa uang itu bukan transaksi biasa. Pembuktian selanjutnya harus menunjukkan hubungan antara penerimaan dana, kewenangan yang dijalankan, dan upaya menyamarkan atau menempatkan hasil kejahatan.
- Pidana asal yang disebut: korupsi dan rangkaian terkait TPPU
- Nilai aliran yang disorot: Rp40 miliar dari Tan Kian ke Febrie
- Forum yang memunculkan isu: praperadilan PN Jakarta Selatan
- Unit yang mendalami: Tim 9 Kejagung
Implikasi proses hukum ke depan
Status pidana asal memengaruhi strategi dakwaan. Jika terbukti, jaksa dapat menyusun dakwaan berlapis yang menghubungkan korupsi dengan pencucian uang, sehingga ancaman pidana dan pemulihan aset menjadi lebih komprehensif.
Sebaliknya, kelemahan pada pembuktian pidana asal berisiko melemahkan konstruksi TPPU. Itulah sebabnya Kapuspenkum menekankan pemeriksaan ulang saksi dan alat bukti, bukan hanya mengandalkan satu narasi transfer dana.
Untuk sementara, yang dapat dicatat dari keterangan resmi adalah: aliran Rp40 miliar diperlakukan sebagai bagian pidana asal, terkait penanganan ASABRI-Jiwasraya, dan masih didalami Tim 9 setelah pengalihan dari penyidik kepolisian. Sidang dan gelar perkara berikutnya akan menguji ketahanan argumen tersebut di hadapan hakim.
Liputan Sumut akan terus mengikuti perkembangan berkas ini karena putusan di tingkat pusat berimbas pada kepercayaan publik terhadap pemberantasan korupsi secara nasional, termasuk di wilayah Sumatera Utara.
Sumber: Sindo News.